M IKHSAN, IRSYANDI (2021) ANALISA KEBUTUHAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN (WILAYAH PERAIRAN) PADA PELABUHAN KUALA RIAU KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Diploma thesis, Politeknik Transportasi Sungai, Danau , Dan Penyeberangan Palembang..

	Text HALAMAN SAMPUL.pdf Download (49kB)
	Text abstrak.pdf Download (73kB)
	Text BAB I .pdf Download (156kB)
	Text BAB II .pdf Download (213kB)
	Text BAB III .pdf Download (838kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V .pdf Download (867kB)
	Text BAB VI .pdf Download (101kB)

Abstract

Pelabuhan Kuala Riau adalah pelabuhan yang dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Kota Tanjungpinang. Pelabuhan ini melayani kapal – kapal pelayaran rakyat dari dan ke Kota Tanjungpinang yang memuat berbagai macam jenis muatan seperti barang curah, sembako, peralatan rumah tangga, hingga bahan material seperti semen. Untuk fasilitas Dermaga pelabuhan kuala riau memiliki Panjang 215,6 meter yang dapat menampung hingga 4 kapal dengan ukuran kapal terbesar yang beroperasi yaitu 250GT. Sedangkan untuk fasilitas pokok wilayah perairan seperti areal labuh jangkar dan areal pindah muat (Ship to Ship) belum tersedia dikarenakan belum dilakukan pengaturan dan penetapan Daerah Lingkungan Kerja khususnya wilayah perairan sehingga belum tersedia tempat untuk kapal melakukan lego jangkar pada saat menunggu antrian untuk sandar di dermaga maupun sedang menunggu untuk mengisi muatan Kembali sehingga menyebabkan dermaga menjadi penumpukan oleh kapal yang tetap sandar di dermaga untuk fasilitas area labuh jangkar pada pelabuhan Kuala Riau yang belum diatur, tentu ini akan menganggu kegiatan di dermaga dan olah gerak kapal dikarenakan kapal memenuhi area dermaga yang digunakan untuk bersandar dan melakukan kegiatan bongkar muat. Maka perlu ditentukan pengatutan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) wilayah perairan pelabuhan Kuala Riau untuk menunjang kegiatan kepelabuhanan Tujuan penulisan ini adalah untuk menetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) wilayah perairan serta fasilitas pokok perairan pelabuhan agar terciptanya keamanan dan kelancaran kegiatan kepelabuhanan dan ketika setelah di sah kan oleh pemerintah yang berwenang akan memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan. Kata kunci: DLKr, DLkp, Kebutuhan wilayah perairan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Depositing User:	Admin
Date Deposited:	04 Aug 2021 00:53
Last Modified:	04 Aug 2021 00:53
URI:	http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/id/eprint/53

Actions (login required)

View Item