STERILISASI DAN PENGATURAN ARUS LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BIRA UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN BAGI PENGGUNA JASA

Pelabuhan Penyeberangan Bira adalah Pelabuhan Penyeberangan yang melayani lintas antar provinsi dan antar pulau dengan lintasan penyeberangan Bira – Labuan Bajoe dan Bira - Pamatata. Pelabuhan Penyeberangan Bira dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan Bira untuk prasarananya dan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar untuk sarananya. Pelabuhan Penyeberangan Bira sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas diwilayah kabupaten Bulukumba maupun Kota Makassar dan juga Pulau Selayar merupakan daerah (Hinterland) yang sangat membutuhkan baik dari bagian sandang maupun pangan..
Pada saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bira banyak orang maupun kendaraaan yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah masuk ke wilayah pelabuhan sehingga menyebabkan pelabuhan menjadi kurang teratur seperti pedagang yang menjual dagangannya di area pelabuhan, pengantar/penjemput memasuki area dermaga pelabuhan, dan rumah moveable bridge menjadi tempat berteduh, Hal itu disebabkan belum adanya penerapan sistem zonasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan Sehingga dalam kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat kendaraan terdapat beberapa kendala antara lain, kurang teraturnya pola arus lalu lintas yang berjalan saat ini dimana sering terjadi kemacetan di bagian trestle karena tidak adanya lapangan parkir siap muat di Pelabuhan Penyeberangan Bira dan terjadi percampuran antara pejalan kaki dan kendaraan pada pintu masuk dan keluar pelabuhan sehingga kurang teraturnya pola pergerakan penumpang dan kendaraan serta masih terdapat titik pertemuan antara kendaraan yang akan menyeberang dengan kendaraan yang keluar dari kapal.
Untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK,242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu lintas Penyeberangan. Analisa yang digunakan ialah analisa sistem zonasi dan analisa pola lalu lintas kendaraan dan penumpang
Agar dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan sehingga Pola lalu lintas yang diinginkan yaitu dengan mengatur kembali jalur kendaraan yang keluar masuk kapal. Dimana kendaraan yang keluar dari setiap dermaga diarahkan ke sebelah kiri sebagai jalur keluar sampai pintu keluar pelabuhan. Selain itu juga ditempatkan rambu petunjuk keluar pada jalur keluar kendaraan dan rambu larangan masuk areal dermaga sehingga pengantar/penjemput tidak memasuki areal dermaga serta menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas agar berjalan lebih tertib. Untuk mengatur lalu lintas penumpang dapat dengan mengoptimalisasikan fasilitas koridor bagi penumpang menuju area dermaga dan menambahkan rambu petunjuk khusus penumpang melewati koridor menuju kapal serta petugas yang berjaga untuk mengarahkan penumpang menuju koridor dapat memperlancar proses keberangkatan dan kedatangan.
KATA KUNCI : SISTEM ZONASI, POLA ARUS LALU LINTAS, RAMBU